Telegram ancam tinggalkan Prancis apabila dipaksa beri akses “backdoor”

Telegram ancam tinggalkan Prancis apabila dipaksa beri akses “backdoor”

Istanbul – pimpinan Telegram Pavel Durov menegaskan bahwa aplikasinya akan hengkang dari Prancis jikalau pemerintah terus mendesak untuk mendapatkan akses backdoor atau akses ke sistem tanpa harus melalui mekanisme yang mana umum.

“Telegram lebih besar memilih pergi dari dari suatu negara ketimbang merobohkan sistem enkripsi melalui pintu belakang (backdoor) kemudian melanggar hak asasi manusia,” tulis Durov pada Mulai Pekan di media X.

Ia mengatakan kebijakan Majelis Nasional Prancis bulan tak lama kemudian yang tersebut menolak rancangan undang-undang pelarangan enkripsi sebagai langkah bijak.

Jika disahkan, undang-undang itu akan menjadikan Prancis negara pertama yang tersebut mencabut hak privasi digital warganya, kata Durov.

Namun, perdebatan perihal enkripsi itu kembali mencuat pasca Prefek Kepolisian Paris memperkuat wacana yang disebutkan pada Hari Jumat lalu.

“Secara teknis, bukan kemungkinan besar menjamin bahwa cuma pihak kepolisian yang mana sanggup mengakses pintu belakang. Begitu celah itu dibuka, pihak lain — mulai dari agen asing hingga peretas — juga dapat memanfaatkannya. Akibatnya, instruksi pribadi warga yang digunakan taat hukum pun sanggup terekspos,” jelas Durov.

Ia menambahkan, pemberlakuan kebijakan itu tidak ada akan efektif di memberantas perdagangan narkoba dikarenakan pelaku kejahatan sanggup tetap menggunakan perangkat lunak lain yang dimaksud lebih tinggi kecil lalu tidak ada terpantau.

Sesuai dengan EU Digital Service Act, lanjut Durov, Telegram hanya sekali akan mengemukakan alamat IP kemudian nomor telepon terdakwa kejahatan apabila ada perintah pengadilan yang sah — dan juga bukanlah isi arahan mereka.

Ia juga menyoroti bahwa Komisi Eropa sedang mengajukan inisiatif sama untuk membuka akses pintu belakang pada program pesan, dan juga menegaskan bahwa “tidak ada negara yang tersebut kebal terhadap erosi kebebasan secara perlahan.”

“Kita harus terus mengingatkan para pembuat undang-undang bahwa enkripsi bukanlah untuk melindungi penjahat –melainkan melindungi privasi serta keamanan orang-orang biasa. Kehilangan proteksi itu akan berubah jadi tragedi,” kata Durov.

Sumber: Anadolu

Artikel ini disadur dari Telegram ancam tinggalkan Prancis jika dipaksa beri akses “backdoor”