Jakarta – Indonesi sanggup kecipratan untung dari konflik dagang antara Amerika Serikat (AS) lalu China yang sedang terjadi. Anggota Dewan Perekonomian Nasional (DEN) Chatib Basri memaparkan di situasi ketika ini, China kemungkinan besar akan melalukan relokasi penanaman modal ke kawasan Asia Tenggara.
“Dengan risiko jaringan antara Amerika Serikat lalu China, saya bukan akan terkejut jikalau ada semacam relokasi basis produksi dari China ke negara-negara Asia Tenggara, kemungkinan besar ke Vietnam, kemungkinan besar ke Indonesia,” ujar Chatib dalam acara DBS Asian Insights Conference di dalam Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Ia kemudian mengemukakan Tanah Air ringan bernegosiasi dengan Amerika Serikat (AS). Karena surplus perdagangan Indonesi dengan negeri Paman Sam itu hanya saja sekitar US$19 miliar, terpencil lebih banyak kecil dari Vietnam dengan Negeri Paman Sam yang digunakan mencapai US$120 miliar.
Lantas, negara tetangga Negara Indonesia itu dapat menyelesaikan permasalahan surplus perdagangan ini, kemungkinan besar dengan menambah impornya sekitar 11 sampai 12 kali lipat.
“Memang tiada mudah, ya, jadi itu sebabnya saya mengamati kemungkinan relokasi dari Tiongkok ke Indonesia, asalkan pemerintah mau melaksanakan deregulasi ekonomi. Kabar baiknya, Presiden Prabowo sudah ada mengumumkan April setelah itu bahwa pemerintah berjanji untuk melakukan deregulasi ekonomi,” pungkas Chatib.
Sederet Kebijakan eksekutif Antisipasi Perang Dagang
Pemerintah menyiapkan delapan kebijakan yang dimaksud bersifat jangka pendek, dan juga kebijakan jangka menengah. Sekaligus diarahkan untuk mengantisipasi kemungkinan pelemahan ekonomi global akibat ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan dunia, suku bunga besar di negara maju, hingga ketegangan ke bervariasi kawasan.
Kebijakan Jangka Pendek
1. Menguatkan Konsumsi Rumah Tangga serta Daya Beli Masyarakat
– Perluasan kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digunakan menggalang ketahanan gizi sekaligus memacu perputaran perekonomian dalam sektor pangan lokal
– Penyaluran bantuan sosial tepat sasaran untuk melindungi daya beli komunitas rentan
– Stimulus konsumsi melalui diskon transportasi masyarakat kemudian subsidi listrik untuk rumah tangga tertentu
Mempercepat realisasi belanja negara untuk menguatkan daya dorong fiskal
2. Pengembangan Kemudahan Berusaha
– Pelaksanaan Instruktur Presiden mengenai Deregulasi untuk menyederhanakan izin usaha
– Penyelesaian revisi Peraturan Presiden tentang Sektor Usaha Penanaman Modal (BUPM)
3. Perkuatan Pendanaan Bagian Produktif
– Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target yang tersebut tambahan besar
– Penerapan Kredit Penanaman Modal Padat Karya yang mana diarahkan pada sektor-sektor strategis
– Fasilitasi pembiayaan Koperasi dan juga UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing
4. Perluasan Akses Pasar Ekspor
– Percepatan penyelesaian perjanjian perdagangan seperti IEU-CEPA, serta CP TPP
– Penetrasi pangsa ekspor non-tradisional lalu penguatan kerja serupa dengan negara-negara BRICS
– Pendukung pemasaran juga fasilitasi ekspor untuk UMKM berkemungkinan ekspor
5. Kebijakan Deregulasi
– Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Satuan Pekerjaan Deregulasi akan segera terbentuk, namun pasukan telah mulai bekerja mengidentifikasi hambatan perizinan ekspor-impor yang dikeluhkan pengusaha. Paket kebijakan yang dimaksud akan segera disampaikan diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor juga daya saing lapangan usaha pada negeri
– Kebijakan Deregulasi ini sejalan dengan upaya perubahan struktural kebijakan di rangka aksesi Nusantara ke OECD.
Kebijakan Jangka Menengah
1. Percepatan Hilirisasi juga Industrialisasi
– Pembangunan lapangan usaha pengolahan mineral seperti nikel, bauksit, lalu tembaga
– Perkuatan rantai nilai bidang kelapa sawit kemudian komoditas strategis lainnya
– Pembangunan kawasan sektor terintegrasi untuk menciptakan biosfer bidang yang dimaksud kompetitif
2. Transformasi Perekonomian Digital
– Pengembangunan infrastruktur digital yang digunakan merata di dalam seluruh wilayah Indonesia
– Perbaikan kapasitas lalu daya saing start-up teknologi nasional
– Akselerasi digitalisasi UMKM lalu sektor publik
3. Transisi Daya dan juga Perekonomian Hijau
– Pembangunan energi terbarukan dengan target kapasitas yang dimaksud ditingkatkan
– Penguraian ekosistem kendaraan listrik dan juga infrastruktur pendukungnya
– Pelaksanaan proyek energi bersih seperti PLTP Muara Laboh yang digunakan sudah mendapatkan pendanaan sebesar USD499 jt dari AZEC
Next Article Bereskan Penghambat Investasi, Luhut Kumpulkan Pebisnis AS-Inggris
Artikel ini disadur dari RI Bisa Ketiban Durian Runtuh dari China, Asal Lakukan Ini!
