JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memohonkan polisi agar bertindak lebih tinggi tegas menertibkan preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas). Tindakan tegas kepolisian misalnya dengan melakukan sweeping secara langsung ke lapangan serta menangkap merekan yang melakukan pungutan liar (pungli).
“Polisi wajib sikat oknum ormas bergaya premanisme lantaran dia ini parasit yang digunakan merusak iklim investasi. Contoh kecil, misalnya urusan lahan parkir kios atau restoran. Itu kan lahan pemilik usaha, kenapa ormas yang tersebut maksa kelola lahan dan juga uang parkirnya? Hal ini kan meresahkan,” kata Sahroni di keterangannya, Hari Senin (17/3/2025).
“Makanya menurut saya, dipertegas aja tindakan polisi. Tangkap para preman berkedok ormas ini, sweeping, periksa, juga tentunya diperingatkan agar tidak ada mengulang kembali kelakuannya,” sambungnya.
Menurut Sahroni, upaya sapu bersih ormas pelaku pungutan liar (pungli) ini penting untuk menjaga nyamannya penanam modal di area Tanah Air. “Saya rasa semangat ini juga sejalan dengan Pak Prabowo yang dimaksud ingin menyokong penanaman modal tumbuh di dalam Tanah Air. Artinya polisi tegas saja. Sampaikan ke para ormas ini agar tidaklah main-main dengan hukum. Negara jangan kalah dengan preman,” ujar politikus Partai Nasdem ini.
Selain ormas yang suka memalak, ia juga mendesak polisi menertibkan ormas berkedok agama yang tersebut men-sweeping warung yang mana membuka dalam siang hari di tempat Bulan Ramadan. “Saya perhatikan juga di dalam tahun ini kok mulai bermunculan lagi berita tentang sweeping warung-warung yang digunakan membuka dalam siang hari di area Siklus Ramadan. Hal ini juga pelakunya harus ditertibkan, sebab jelas ada keinginan orang tiada berpuasa pada situ,” jelasnya.
“Mungkin ada non-muslim, ibu hamil, orang sakit, jadi mereka ini bertindak tak jelas juga berhadapan dengan perintah agama yang digunakan mana. Saya minta ini diberantas juga,” sambungnya.
SCOPE: RUU TNI Tuai Polemik, Tetap Dikebut atau Dilanjut pasca Reses?
Sahroni pun turut menyoroti kebiasaan beberapa oknum ormas, yang mana kerap memanfaatkan peluang Lebaran sebagai ladang pungli. “Apalagi ini mau Lebaran, biasanya para oknum ada aja akalnya untuk memeras para pengusaha. Maksa minta THR-lah, bikin proposal, pungli, juga sebagainya. Padahal itu kan bukanlah urusan pemilik usaha, mereka sudah ada bayar pajak ke negara. Harus ditertibkan,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Polri melalui Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan komitmennya yang akan menindak tegas oknum yang digunakan terlibat di aksi premanisme sehingga menghambat iklim pembangunan ekonomi di tempat Tanah Air.
