JAKARTA – Kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap berbagai negara dalam dunia, termasuk Indonesia, memunculkan reaksi beragam dari berbagai kalangan. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari strategi perekonomian Trump yang digunakan cukup kontroversial juga dinilai dapat merugikan Amerika Serikat sendiri.
Trump telah lama mengumumkan penerapan tarif baru terhadap semua barang impor yang tersebut masuk ke wilayah AS. Selain itu, ia juga memperkenalkan sistem tarif timbal balik untuk negara-negara yang mana mengenakan bea masuk tinggi terhadap hasil Amerika, termasuk Indonesia sebagai salah satunya.
Indonesia diketahui memberlakukan tarif sekitar 64% terhadap banyak barang jika Amerika Serikat. Menanggapi hal ini, pemerintah Negeri Paman Sam memutuskan untuk mengenakan tarif sebesar 32% terhadap produk-produk jika Indonesia yang dimaksud dipasarkan di dalam negaranya.
Menanggapi tarif Trump tersebut, Presiden Prabowo Subianto segera menginstruksikan jajarannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan perdagangan luar negeri. Fokus utamanya adalah pembenahan regulasi yang mana dianggap menghambat efisiensi perdagangan.
Instruksi Presiden Prabowo disampaikan melalui Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto, yang digunakan menjelaskan bahwa langkah deregulasi dan juga penyederhanaan aturan akan segera dilakukan. Hal ini termasuk peninjauan terhadap Non-Tariff Measures (NTMs) yang mana dinilai memperlambat laju ekspor Indonesia.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan yang dimaksud dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati juga bersuara terkait kebijakan tersebut. Melalui Kepala Biro Komunikasi kemudian Layanan Informasi, Deni Surjantoro, kementerian menegaskan bahwa pemerintah siap mengambil langkah mitigasi untuk menanggulangi dampak negatif kebijakan tersebut.
Menurut Deni, meskipun tarif 32% tampak signifikan, kebijakan ini juga dapat menciptakan potensi strategis bagi Indonesia. Negara-negara yang tersebut terdampak kebijakan tarif tinggi dapat jadi akan memindahkan kegiatan industrinya ke wilayah yang mana lebih lanjut stabil, juga Indonesia berpotensi menjadi salah satu tujuan utama.
Deni menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi global, dan juga menyesuaikan kebijakan fiskal serta perdagangan guna melakukan konfirmasi stabilitas kegiatan ekonomi nasional tetap memperlihatkan terjaga di area sedang dinamika global.
