Megawati Pernah Tolak RUU TNI, Puan Maharani: Itu Sebelum Kita Bahas Bersama

Megawati Pernah Tolak RUU TNI, Puan Maharani: Itu Sebelum Kita Bahas Bersama

JAKARTA – Ketua DPP PDIP Puan Maharani angkat bicara tentang sikap sang ibu sekaligus pimpinan partainya, Megawati Soekarnoputri yang tersebut sempat menolak keras Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Puan menjelaskan, sikap Megawati itu dinyatakan sebelum DPR juga pemerintah mengkaji bersatu RUU TNI.

Ia mengatakan, hasil pembahasan RUU TNI telah lama dijelaskan oleh Panja juga pimpinan DPR. “Ya itu kan sebelum kita bahas bersama. Dan hasilnya seperti apa, tadi kan di konferensi pers sudah ada disebarkan hasil dari panja yang dimaksud akan diputuskan,” terang Puan ketika ditemui di area Kompleks Parlemen, Senayan, DKI Jakarta Pusat, Hari Senin (17/3/2025).

Saat disinggung sikap Fraksi PDIP terkait RUU TNI, Puan tak menjawab lugas. Ia belaka mengatakan, pihaknya hadir untuk meluruskan hal-hal yang tersebut dianggap tak sesuai ketentuan.

“Kehadiran PDIP justru untuk meluruskan jikalau kemudian ada hal-hal yang tersebut kemudian bukan sesuai dengan apa yang tersebut kemudian kami anggap itu tak sesuai,” terang Puan.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan menolak RUU TNI serta Polri akibat dianggap bertentangan dengan TAP MPR RI VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI kemudian Polri.

Hal itu disampaikan Megawati pada pidato kebangsaan pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Perindo di tempat DKI Jakarta Concert Hall lantai 15 iNews Tower, Kompleks MNC Center, Kebon Sirih, DKI Jakarta Pusat, Selasa (30/7/2024).

“Nanti kalau saya ngomong gini, Bu Mega enggak setuju, ya enggak setujulah yang dimaksud RUU TNI-Polri gitu. Loh kok gak dilihat sumbernya, itu TAP MPR loh, yang digunakan namanya ketika jadi satu, saya yang dimaksud memisahkan, Presiden loh bukanlah Megawati,” kata Megawati.

Menurutnya, TAP MPR RI yang digunakan diterbitkan masa dirinya jadi Presiden itu harus dijalankan. Megawati mempertanyakan maksud DPR RI yang tersebut ingin menyetarakan TNI dan juga Polri lewat revisi undang-undang.

“TAP MPR harus dijalankan yaitu pemisahan antara TNI-Polri, loh kok sekarang disetarakan? Saya enggak ngerti maksudnya apa? Yaudah gausah deh ini ini dulu,” tutur Megawati.