JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) dengan tegas menyatakan komitmennya untuk terus mengupayakan kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi Indonesia. Untuk itu, PKB mendesak teror terhadap Kantor Tempo diusut tuntas.
Wakil Ketua Harian DPP PKB Nadya Alfi Roihana mengatakan, kebebasan pers tidak ada semata-mata penting untuk meyakinkan hak rakyat mendapatkan informasi yang bebas serta akurat, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan lalu pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Kebebasan pers adalah nilai tukar berakhir bagi demokrasi kita. Tidak ada tempat bagi siapa pun yang tersebut mencoba membungkam pernyataan rakyat atau menghalangi informasi yang tersebut seharusnya sampai ke publik. Sebagai pilar utama di sistem demokrasi, kebebasan pers harus dilindungi dengan tegas, tanpa kompromi, juga tanpa rasa takut. PKB akan setiap saat berdiri dalam garis depan untuk mempertahankan hak publik mendapatkan informasi yang mana bebas serta jujur, dan juga melawan segala bentuk upaya pengekangan terhadap kebebasan pers,” kata beliau dalam Jakarta, Mingguan (23/3/2025).
PKB juga menegaskan, teror juga ancaman terhadap jurnalis, seperti yang digunakan terjadi terhadap media Tempo baru-baru ini, adalah bentuk ancaman dengan segera terhadap kebebasan pers serta demokrasi itu sendiri.
“Kami mengecam segala bentuk kekerasan, ancaman, atau teror terhadap jurnalis, yang tersebut justru mencerminkan ketidakmampuan pihak-pihak tertentu di menerima kritik lalu informasi yang tersebut benar. Kebebasan pers adalah hak yang digunakan harus dilindungi, oleh sebab itu tanpa itu, demokrasi akan terkikis,” lanjut Nadya.
PKB juga mengingatkan proteksi terhadap wartawan serta jurnalis sangat penting agar merek mampu menjalankan tugasnya dengan bebas dari rasa takut. Menurutnya, keberanian jurnalis untuk mengungkapkan kebenaran sangat penting untuk memverifikasi umum mendapatkan informasi yang objektik serta tepat waktu.
“PKB tidaklah akan pernah berhenti membantu kebebasan pers. Kami akan terus berjuang untuk memverifikasi bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jujur, bebas, serta berkualitas. Kami juga menggerakkan agar semua pihak berperan terlibat pada menjaga iklim kebebasan pers di area Indonesia,” tambah Nadya.
PKB mengupayakan pemerintah untuk mengusut teror yang digunakan terindikasi mengganggu kebebasan pers ini sebagai bentuk wujud peluncuran negara.
“Negara harus memberi rasa aman bagi warga negara. Rasa aman merupakan salah satu prasyarat stabilitas sosial. Situasi sosial yang dimaksud dicekam rasa takut akan berpotensi mengganggu tingkat kepercayaan penanam modal untuk pemerintah. Saatnya kita fokus pada upaya perbaikan ekonomi negara ini. Semua pihak harus bersatu untuk stabilitas yang tersebut kokoh,” ucap Nadya.
