Ibukota Indonesia – Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lalu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan dua lembaga penting yang menjalankan fungsi perwakilan rakyat. Meski kerap dianggap serupa, keduanya memiliki perbedaan mendasar di tugas, fungsi, serta wewenangnya.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
DPR adalah lembaga legislatif yang dimaksud mewakili rakyat secara nasional kemudian mempunyai kewenangan membentuk undang-undang dengan Presiden, menyusun Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (APBN), dan juga mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.
DPR juga menjalankan fungsi pengawasan melalui hak interpelasi, hak angket, juga hak menyatakan pendapat. Selain itu, DPR berwenang mengusulkan pemberhentian Presiden terhadap MPR apabila ditemukan pelanggaran hukum yang dimaksud berat.
Anggota DPR dipilih melalui pilpres setiap lima tahun, mewakili partai urusan politik yang mana lolos ambang batas parlemen. Saat ini, DPR RI periode 2024–2029 dipimpin oleh Puan Maharani.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
MPR merupakan lembaga negara yang dimaksud terdiri melawan seluruh anggota DPR lalu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MPR memiliki tugas utama menetapkan juga mengubah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan juga melantik Presiden kemudian Wakil Presiden terpilih.
MPR juga mempunyai kewenangan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya apabila terbukti melanggar konstitusi, berdasarkan kebijakan kebijakan pemerintah dari DPR lalu putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, MPR berwenang menetapkan Ketetapan MPR (TAP MPR) yang dimaksud bersifat strategis.
Saat ini, MPR RI periode 2024–2029 dipimpin oleh Ahmad Muzani.
Perbedaan DPR kemudian MPR
Perbedaan utama antara DPR juga MPR dapat dijelaskan pada beberapa poin berikut:
- Komposisi keanggotaan: DPR beranggotakan delegasi rakyat dari partai kebijakan pemerintah hasil pemilihan umum legislatif. Sementara itu, MPR terdiri berhadapan dengan seluruh anggota DPR serta seluruh anggota DPD, sehingga mencerminkan gabungan antara perwakilan urusan politik dan juga perwakilan daerah.
- Fungsi juga tugas utama: DPR fokus pada fungsi legislasi, penganggaran, kemudian pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Sebaliknya, MPR lebih tinggi menitikberatkan pada fungsi konstitusional, seperti mengubah kemudian menetapkan UUD, juga melantik dan juga memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden.
- Kewenangan khusus: DPR memiliki hak konstitusional seperti hak bertanya, hak menyatakan pendapat, dan juga hak untuk mengusulkan pemakzulan Presiden terhadap MPR. Sementara itu, MPR berwenang menetapkan TAP MPR kemudian memutuskan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di forum sidang paripurna.
Kehadiran DPR dan juga MPR di sistem demokrasi Negara Indonesia berperan penting pada menyimpan akuntabilitas pemerintahan juga keberlangsungan negara berdasarkan konstitusi serta Pancasila.
Artikel ini disadur dari Perbedaan fungsi dan wewenang DPR – MPR
