JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang digunakan menghapus kuota impor untuk sebagian komoditas strategis. Langkah yang disebutkan sebagai bentuk reformasi dunia usaha yang progresif serta berani, sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintah kritis membongkar tata niaga yang digunakan selama ini dikuasai kelompok rente dan juga praktik tidaklah sehat.
“Presiden mengambil langkah yang tersebut tepat dan juga berani. Ini adalah membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang digunakan lebih lanjut efisien juga transparan,” ujar Hanif melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).
Hanif mengingatkan, liberalisasi impor tiada boleh dilepaskan begitu sekadar tanpa pengaman lalu kebijakan penyeimbang. Negara tetap memperlihatkan memiliki tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa produsen pada negeri tidaklah tergilas pada kompetisi bursa bebas yang belum sepenuhnya setara.
“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku bidang usaha nasional, teristimewa yang tersebut selama ini menopang permintaan pokok masyarakat, kehilangan ruang hidup oleh sebab itu banjir produk-produk impor murah,” tegasnya.
Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 menambahkan selain menjaga keseimbangan pada kebijakan impor, pemerintah juga perlu mempercepat penguatan bidang substitusi impor—yakni sektor-sektor strategis yang dimaksud mampu memproduksi barang yang digunakan selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.
“Jangan hanya sekali bicara tentang membuka pintu, tapi juga masalah menyiapkan dapur sendiri. Penguasaan sektor substitusi impor adalah kunci kemandirian sektor ekonomi jangka panjang,” ujarnya.
Terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif mengatakan pendekatan itu realistis secara diplomatik, namun masih harus diarahkan secara strategis agar menggalang ketahanan kegiatan ekonomi nasional.
“Impor harus selektif juga bersifat komplementer, bukanlah substitusi terhadap apa yang bisa saja diproduksi pada di negeri. Kita dapat memperluas hubungan dagang, tapi tetap memperlihatkan dengan keberpihakan pada lapangan usaha lalu petani kita sendiri,” terangnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang tersebut adil kemudian timbal balik. Jika Indonesia membuka lingkungan ekonomi bagi barang negara mitra, maka akses lingkungan ekonomi ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.
“Langkah Presiden telah benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi pangsa dan juga keberpihakan terhadap pengerjaan sektor nasional,” tandasnya.
