Ibukota Indonesia – Kebijakan Derajat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Kondisi Keuangan yang digunakan dilakukan di dalam Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang tersebut lebih banyak fleksibel kemudian realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN wajib menyesuaikan dengan situasi di lapangan agar tak menghambat daya saing bidang nasional pada berada dalam persaingan global yang mana semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, bidang kita malah mampu kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo pada hadapan para pelaku bidang usaha dan juga pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang mana berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar menggalang peningkatan bidang pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Level Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi unsur baku, tenaga kerja, kemudian tahapan produksi dari pada negeri yang dimaksud digunakan pada sebuah hasil atau jasa. Semakin membesar nilai TKDN, artinya semakin berbagai elemen lokal yang terlibat pada pembuatan hasil tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang juga jasa
Salah satu tujuan utama acara TKDN adalah memberdayakan lapangan usaha pada negeri agar lebih besar kuat dan juga kompetitif. Sehingga, pemerintah telah dilakukan menetapkan batas minimal TKDN yang mana harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan kondisi Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang serta jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman juga hibah.
Penerapan TKDN menyebabkan sejumlah manfaat. Selain membantu mengempiskan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengangkat lebih besar sejumlah tenaga kerja, menghemat devisa negara, dan juga meningkatkan daya saing komoditas lokal. Pengaplikasian barang di negeri tidak cuma persoalan kepentingan ekonomi, tapi juga persoalan memulai pembangunan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen di negeri bukanlah semata tentang bilangan bulat atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan juga teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya bukan cuma memacu sektor untuk memenuhi target bilangan tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi biosfer lapangan usaha lokal agar meningkat juga mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
