JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan deregulasi secara besar-besaran untuk meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi di area sektor tekstil, komoditas tekstil, sepatu, juga sektor padat karya lainnya. Hal itu disampaikannya pada waktu mengatur rapat bersatu jajaran Dewan Kondisi Keuangan Nasional (DEN) di tempat Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu 19 Maret 2025 dengan fokus pada penguatan sektor sektor padat karya.
Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, sektor tekstil serta barang tekstil yang dimaksud ketika ini mengakomodasi hampir 4 jt tenaga kerja juga mencatatkan ekspor lebih tinggi dari USD2 miliar menjadi salah satu perhatian utama pemerintah.
“Arahan pertama tentu pemerintah harus mengamati dari keseluruhan supply chain juga juga melakukan harmonisasi daripada tarif yang digunakan telah dilakukan,” kata Airlangga untuk awak media usai rapat.
“Dan kedua, kita merespons terhadap barang yang dimaksud di-dumping melalui tindakan anti-dumping. pemerintahan tentu akan membentuk semacam satgas, di tempat mana ini akan dilaksanakan percepatan,” sambungnya.
Presiden Prabowo juga menyokong agar sektor padat karya masuk di Proyek Penting Nasional (PSN) agar berbagai kemudahan perizinan kemudian sarana insentif mampu segera diberikan. otoritas turut menyiapkan paket revitalisasi mesin-mesin produksi di rangka menjaga daya saing industri.
Pemerintah menyediakan Rp20 triliun kredit penanaman modal dengan subsidi bunga 5% untuk sektor padat karya seperti tekstil, sepatu, makanan minuman, hingga furniture.
“Kita berharap bahwa dengan sektor padat karya ini mampu ditangani dengan baik, kita berharap lapangan kerja mampu tercipta serta kita memiliki target dengan sesudah EU CEPA ini diharapkan sektor ini akan kembali bergeliat,” tambah Airlangga.
Sementara itu, Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, pemerintah akan segera menindaklanjuti arahan Presiden melalui rapat terbatas di waktu dekat. Menurut Luhut, pada waktu ini pasukan dari Kementerian Koordinator Area Perekonomian juga DEN telah dilakukan bekerja mirip untuk mempersiapkan permasalahan deregulasi tersebut.
“Saya kira ini perintah yang dimaksud jelas juga akan ditindaklanjuti minggu depan ini, ratas untuk itu sehingga dengan demikian bisa jadi segera diberitahukan langkah-langkah. Artinya tiada akan menghurangi rekomendasi-rekomendasi yang itu menjadi penghambat terhadap industri-industri yang digunakan mau masuk ke Indonesia,” ujar Luhut.
Luhut pun menegaskan agar semua pihak bekerja bersama-sama untuk melakukan pengawasan agar deregulasi ini dapat berjalan dengan baik.
“Presiden tadi saya pikir memberikan instruksi yang tersebut sangat jelas lalu sangat baik mengenai permasalahan deregulasi. Karena deregulasi ini akan mengempiskan korupsi, akan menyebabkan lebih lanjut efisien, juga akan merancang biosfer perekonomian kita lebih lanjut bagus,” tutur Luhut.
